We Build Great and Powerfull Security Around the Your Company

  • 021-27650931

    info@perisainusantara.co.id

  • Jl. RS. Fatmawati No. 50

    Jakarta Selatan 12430

  • Mon - Fri 9:00 - 18:00

    Sat - Sun CLOSED

Author archives:

Jelang HUT Satpam ke-40, DPD APSI Kaltara Gelar Bakti Sosial

PERISAI | Nunukan–DPD APSI Kalimantan Utara bersama SAT Binmas Polres Nunukan mengadakan kegiatan Bakti Sosial dalam rangka HUT Satpam Ke-40 pada hari Sabtu & Minggu, tanggal 28 dan 29 November 2020 di Kabupaten Nunukan (Perbatasan Indonesia – Malaysia).

Menurut Ketua DPD APSI Kaltara Muhammad Herman Al Ayubi, acara ini berlangsung mulai dari pukul 09.00 Wita sampai dengan selesai, dengan dihadiri Kanit Binkamsa Polres Nunukan Bripka Yonathan Deny dan Staff Binmas Polres Nunukan Brigpol Adi Purnomo. “Kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya,” katanya kepada Jurnal Security, Minggu (29/11/2020).

Herman menambahkan, tahun ini total kegiatan Bakti Sosial sebanyak 13 KK dengan sasaran 4 Senior / Pensiunan Satpam dan sisanya masyarakat yang kurang mampu. Turut hadir pada kegiatan tersebut beberapa perwakilan Satpam dari berbagai perusahaan di kab. Nunukan dan Satpam dari umum.

“Bakti sosial merupakan kegiatan untuk membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan apapun, karna esensi manusia ketika dilahirkan kedunia adalah untuk berbuat baik kepada sesama,” ungkapnya.

Menurut Herman, tujuan kegiatan bakti sosial ini adalah berbagi dengan sesama, membimbing generasi muda untuk mencintai peduli terhadap sesama, dan mempererat hubungan persaudaraan dan kekeluargaan antar anggota satpam yang ada di perbatasan Indonesia – Malaysia.

Kegiatan bakti sosial ini sangat berkesan, banyak pengalaman yang bisa didapat seperti rasa peduli untuk berbagi, mewujudkan rasa cinta kasih dan juga mempererat persaudaraan antar sesama manusia.

“Kami berharap acara seperti ini dapat terus dikembangkan dan diteruskan pada tahun-tahun selanjutnya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada perusahaan dan anggota satpam yang sudah ikut berkontribusi mensukseskan rangkaian HUT Satpam ke-40 tahun. Semoga sinergi ini tetap terjalin dan lebih baik kedepannya,” tegasnya. [Adm]

Rakerda ABUJAPI Jawa Barat Kukuhkan Empat Korwil, Mana Saja?

PERISAI | Bandung – Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD ABUJAPI) Provinsi Jawa Barat, menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) di Hotel Sunshine Resort, Bandung, Kamis (26/11/2020).

Ada pun tema yang diusung adalah “Kita Tingkatkan Solidaritas dan Sinergitas Antara ABUJAPI dengan BUJP untuk Mewujudkan Badan Usaha Jasa Pengaman yang Berkompeten Berdaya Saing dan Beretika”.

Acara rakerda ini juga sekaligus mengukuhkan para pengurus daerah koordinator ABUJAPI wilayah Jawa Barat. Selain pelantikan pengurus, kegiatan ini diisi sosialisasi Perpol No. 4 tahun 2020.

Turut hadir dalam undangan ini di antaranya Dirbinmas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yudi Faisal, Ketua umum ABUJAPI Pusat, Agoes Dermawan, Sekjend BPD ABUJAPI, AA Gede Suryawisesa, Kasubdit Satpam Polsus Polda Jabar AKBP Sunarya, dan Ketum BPD ABUJAPI Jawa Barat Agus Vickram.

Dalam sambutannya, Ketum DPP Abujapi Jawa Barat Agus Vickram, berharap dengan adanya rakerda kali ini tumbuh rasa kebersamaan dan kepedulian sesama anggota ABUJAPI, salah satunya dengan memberikan masukan-masukan positif dan usulan-usulan program kerja guna mewujudkan visi dan misi organisasi.

“Sehingga organisasi ABUJAPI ini dapat tumbuh dan berkembang untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan usaha jasa pengamanan di tanah air, khususnya di kawasan Jawa Barat,” ujar Agus.

Lebih lanjut Agus mengatakan, ABUJAPI sebagai wadah BUJP harus mampu memberi energi baru dengan menanamkan nilai-nilai yang positif dan produktif. “Tentunya tidak bertentangan dengan regulator yang ada. BUJP yang handal tidak lahir dengan dadakan, tetapi BUJP harus bekerja keras untuk mewujudkan kesuksesannya,” terangnya.

Di akhir penutup, Agus menyampaikan terima kasih kepada Dirbinmas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yudi Faisal dan para peserta rakerda.“Mari kita satukan visi, dan langkah serta tingkatkan sinergi antar stake holder untuk bersama-sama memajukan organisasi [ABUJAPI] yang kita cintai ini,” ujarnya.

Perlu diketahuii BPD ABUJAPI Jawa Barat mengukuhkan 4 (empat) koordinator wilayah, yaitu Korwil 1 meliputi Bogor, Sukabumi dan Cianjur. Korwil 2 meliputi Purwakarta, Subang dan Karawang. Korwil 3 meliputi Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka.

“Ke depan kita akan membentuk korwil wilayah Bekasi dan Depok,” jelasnya. [Adm]

Ketua ABUJAPI Sumsel: Gada Utama Jenjang Tertinggi Profesi Satpam

PERISAI | Palembang- Tujuan dari pendidikan dan pelatihan Gada Utama adalah untuk menghasilkan anggota satpam yang memiliki sikap mental kepribadian, kesamaptaan fisik, dan keterampilan sebagai Manajer atau Chief Security, dengan kemampuan mengelola sumber daya. Serta kemampuan pemecahan masalah dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dan hal ini sudah diatur dalam Pasal 16, Perkap No. 24 Tahun 2007.

Demikian dikatakan Ketua ABUJAPI BPD Sumsel, Novembriono kepada 42 peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) Gada Utama, di Hotel ATSL Palembang, Senin (23/11/2020).

Bang Boy – sapaan akrab Novembriono mengatakan, bahwa Gada Utama adalah jenjang tertinggi dari profesi Satpam. Mulai dari Gada Pratama, Gada Madya dan terakhir Gada Utama.

“Sementara Gada Utama kali ini kebanyakan pesertanya berasal dari luar Palembang, seperti Aceh, Bengkulu, Jambi dan Padang,” ujarnya dilansir mattanews.co.

Para peserta, lanjut Bang Boy, akan mengikuti pelatihan selama 6 hari, dengan berbagai materi seperti menyusun SOP, menyusun rencana pengamanan, menyusun simulasi pengamanan, investigasi dan lainnya. “Sedangkan pemateri berasal dari Mabes polri dan polda, akademis dan praktis,” jelasnya.

Sementara selama pelaksanaan pelatihan peserta diwajibkan menjalankan protokol kesehatan, seperti harus menggunakan masker dan face shield, hand sanitizer, mengatur jarak dan melakukan cek rutin suhu tubuh sebelum memulai aktivitas.

“Setiap peserta tentunya tetap melaksanakan protokol kesehatan selama pelatihan ini hingga acara usai,” harap Bang Boy. [Adm]

APSI dan PT Multi Prestasi Gelar Gada Pratama Angkatan ke-31

PERISAI | Bantaeng– Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) dan PT Multi Lestari mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Gada Pratama Satpam Angkatan ke-31 Tahun 2020, di Kabupaten Bantaeng, Sulsel, Sabtu (21/11). Diksar ini diikuti 32 peserta dari berbagai badan usaha jasa pengamanan [BUJP] yang ada di Sulawesi Selatan

Turut hadir dalam acara ini di antaranya Kasubdit Pol Satpam dan Polsus Kompol Andi Kumara, Direktur PT Multi Prestasi, yang juga Sekretaris umum Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Sulsel, Kasi Binlat Dit Binmas, Diah Wahyuniati, Kasat Binmas Polres Bantaeng, dan pengguna jasa pengamanan yang ada di Kabupaten Bantaeng.

Kasubdit Pol Satpam dan Polsus, Andi Kumara mengatakan dengan lahirnya Perpol No. 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, akan semakin menuntut adanya kualitas sumber daya manusia dalam profesi satpam, “Hal ini tidak akan terlepas dari regulasi yang mengatur tentang profesi satpam itu sendiri,” ujar Andi.

Andi menjelaskan, setidaknya ada 6 (enam) hal penting yang harus diketahui masyarakat tentang profesi satpam dalam memahami bahwa Polri sebagai pembina fungsi dari profesi ini sangat berkepentingan untuk dapat melihat dan bersinergi dengan “Pejuang Kantibmas” ini dalam mendukung fungsi kepolisian terutama penegakan kamtibmas.

Adapun 6 Hal tersebut di antaranya, kata Andi, Pertama. Status satpam adalah profesi. Kedua, satpam mempunyai kompetensi. Ketiga, penataan kurikulum . Keempat, adalah soal Ijazah “Polri akan menata ulang kurikulum dan bahan pelajaran serta menyiapkan instruktur yang kompeten dan asesor kompetensi dg merujuk pada Menaker RI No. 259 Tahun 2018,” jelas Andi.

Sementara yang kelima, lanjut Andi, adalah meningkatkan peran asosiasi satpam guna mendorong asosiasi yang sudah terbentuk untuk mewadahi anggota satpam.

“Supaya kedepannya bisa menampung aspirasi dan memperjuangkan hak-hak satpam, yang pada akhirnya satpam tidak perlu membentuk serikat pekerja atau serikat buruh,” terang Andi.

Sementara Ketua APSI Sulsel Muh.Tri Yono,SIP,MM,CCPS mengatakan akan selalu mendorong BUJP di Sulawesi Selatan untuk terus mengupayakan agar kompetensi dapat tercipta dengan adanya pendidikan yang berkesinambungan dan terus menjalin kerjasama bersama kepolisian setempat. [Adm]

Kapolda Sumut Sosialisasi Perpol Pam Swakarsa ke para BUJP di Medan

PERISAI | Medan–Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si membuka acara Sosialisasi Perpol No. 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa bertempat di Convention Hall Hotel Garuda Plaza Jl. SM. Raja Medan, Rabu (18/11).

Turut hadir dalam kegiatan ini Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Panji Wibisana, Kasi Pengupahan Dan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Ririn Bidadari, S.H, M.Hum, Ketua BPD ABUJAPI Sumut Syafrul Daulay, S.H., M.M, Ketua DPD APSI Sumut Ibrahim Tarigan, para Pimpinan BPJS, pengguna Jasa Satpam serta peserta sosialisasi yang hadir.

Kapolda Sumut dalam arahannya mengatakan situasi Kamtibmas di wilayah Sumut terkait beberapa peristiwa kejahatan kekerasan baik diantaranya begal dan geng motor dapat dikendalikan dan para pelaku telah diberikan tindakan yang tegas, keras dan terukur. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan masyarakat Sumut.

“Dalam kurun waktu 11 bulan saya menjabat sebagai Kapolda Sumut, kami Polda Sumut dan jajaran telah mengungkap lebih kurang 500 Kg Narkotika jenis Sabu dan melakukan tindakan tegas, tepat dan terukur kepada para pelaku penyebaran Narkotika,” jelas Kapolda Sumut

Saat ini jumlah personel Polda Sumut sebanyak 21.000 personel tidak sebanding dengan jumlah masyarakat di Sumut yang sebanyak 15 juta orang. Oleh karena itu, maka Polda Sumut membutuhkan bantuan dari segenap komponen masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing.

“Saya menghimbau kepada kita semua bahwa Kamtibmas di Sumatera Utara tidak hanya tanggung jawab para Polisi saja namun menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat,” jelas Kapolda Sumut.

“Polri membutuhkan bantuan dari masyarakat berupa laporan dan informasi dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Sumut. Kita harus menjadi Polisi dirumah masing-masing, agar keluarga kita dapat terhindar dari dampak negatif dari Narkotika khususnya di lingkungan keluarga,” imbuhnya.

Peraturan Kapolri bertujuan untuk menseragamkan para aparat pengamanan dan hal ini harus disosialisasikan tentang apa yang menjadi Hak dan Kewajiban, terkait Satuan Pengamanan sesuai Peraturan terbaru.

“Saya mengharapkan kepada Mitra Pengguna Satuan Pengamanan, bahwa kita harus menjadi keluarga yang harmonis, dan kita harus bisa bergandengan tangan dalam menjamin kestabilan Kamtibmas”, harapnya.

“Aspek dari security adalah modal bagi Pengguna Jasa Satuan Pengamanan, karena Satpam menjadi ujung tombak keamanan di lingkungan usaha,” ucap Kapolda Sumut diakhir sambutannya.

Sementara itu Ketua BPD ABUJAPI Sumut Syafrul Daulay berterima kasih kepada Kapolda dan Dirbinmas beserta jajarannya yang selalu hadir dan mendukung dalam setiap program ABUJAPI dan satpam, baik itu acara ulang tahun satpam, kegiatan satpam maupun acara sosialisasi seperti ini.

Safrul menjelaskan, selain adanya sosialisasi Perpol No 4 thn 2020 ini juga ada sosialisasi UU Cipta kerja dari pihak Disnaker Provinsi dan sosialisasi Manfaat BPJS Ketenaga kerjaan dari pihak BPJS Provinsi Sumbagut dan sekaligus adanya MOU kerjasama BPD ABUJAPI Sumut dengan BPJS Ketenaga kerjaan Sumbagut.

Dalam acara sosialisasi tersebut juga diperagakan seragam satpam terbaru sesuai Perpol No 4 tahun 2020 yaitu pakaian seragam dengan warna seperti seragam Polri namun gradasi 20% lebih muda dari warna seragam Polri. [Adm]

Satpam Tanpa KTA Tak Bisa Pakai Seragam Coklat

PERISAI | Bandung–Salah satu legalitas anggota satuan pengamanan (satpam) adalah memiliki kartu tanda anggota (KTA) dan ijazah sertifikasi. Hal itu menyusul dikeluarkannya Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa.

‎”Satpam sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas wajib punya legalitas kewenangan satpam. Ke depan, di seluruh Jabar tanpa terkecuali, harusnya legalitas yang ditunjukkan dengan ‎KTA dan ijazah,” ujar Kasubdit ‎Satpam dan Polsus Dirbinmas Polda Jabar, AKBP Sunarya, saat membuka Pendidikan Gada Pratama dan Madya di Bandung, Senin (16/11/2020).

Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa sudah diterbitkan dan masa penyesuaiannya selama satu tahun. Di Perpol itu, selain mengatur soal legalitas satpam, juga mengatur soal seragam dan kepangkatan.

“Di pakaian seragam yang baru ada jenjang kepangkatan. Dengan jenjang pangkat, seluruh satpam wajib miliki ijazah dan KTA minimal gada pratama,” ucapnya.

Untuk ijazah, kata dia, anggota satpam minimal harus berpendidikan terakhir SMA. Kemudian, mengikuti pendidikan satpam untuk pangkat pelaksana atau setingkat gada pratama.

“Untuk ijazah sehingga dapat gada pratama, lulusan setingkat SMA sederajat untuk jenjang empat tahun. Kemudian, setelah ada ijazah gada pratama, bisa ikuti sekolah lanjutan gada madya. Tanpa sekolah, enggak ada KTA, enggak bisa pakai baju berpangkat,” ucapnya.

Seragam satpam terbaru ini, warnanya coklat mirip dengan seragam Polri. Kemudian, ada tanda pangkat di pundaknya. Setiap jenjang pangkat, yang membedakan warnanya. [Adm]

Perkuat Jaringan, Ketua PERISAI Silaturahim ke APSI Jabar

PERISAI | Bandung–Ketua Persaudaraan Istri Satpam Indonesia (PERISAI) bersilaturahim ke Sekretariat Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPD APSI) Jawa Barat, yang langsung ditemui oleh Sekjen APSI Jabar Rudi Nursoleh, Sabtu (14/11/2020).

PERISAI yang memiliki tagline Atindriya Ayu Sadu Saguna yang berarti Kepribadian yang cantik,sabar & mulia ini ikut meramaikan komunitas satpam di Nusantara.

Menurut Ketua PERISAI, Audiyati Sugiyanto, S. Kep., Ners mengatakan, PERISAI hadir menjelang satpam berusia 40 tahun. “Terima kasih kepada Pak Rudi yang telah memberikan support atas hadirnya PERISAI di dunia satpam,” ungkapnya.

Perempuan yang akrab dipanggil Audi ini juga menjelaskan, bahwa Polri melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2020 telah melakukan reformasi terhadap profesi satpam.

“Polri, APSI, ABUJAPI memang sedang melakukan reformasi terhadap profesi satpam menuju yang lebih baik lagi,” katanya.

Audi menambahkan, APSI Jabar telah memberikan arahan kepada PERISAI agar segera konsolidasi, silaturahmi untuk menjalin sinergitas ke APSI Pusat, ABUJAPI Pusat dan Baharkam Mabes Polri. “InsyaAllah karena PERISAI memiliki tujuan yang mulia, positif sahabat-sahabat saya di pusat memberikan support yang sama,” paparnya.

Hadirnya PERISAI dapat menjadi media terhadap pembinaan istri-istri satpam. “Dimulai dari keluarga yang sehat jasmani rohani maka suami-suami sebagai satpam akan bertugas semakin baik, fokus, dan professional,” ujarnya.

“PERISAI harus tetap berjuang, semangat untuk bisa menjadi mitra kami dalam memuliakan profesi satpam melalui pembinaan kepada para istri,” demikian harapan Sekjen APSI Jabar, Rudi Nursoleh yang juga Direktur PT Gada86. [Adm]

ABUJAPI Papua Usul Pembentukan Koperasi untuk Satpam

PERISAI | Jayapura–Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD-ABUJAPI) Papua menggelar Rapat Kerja Daerah Papua, di Mercure Hotel Jayapura, Kamis (12/12/2020).

Ada pun hasil rakerda Abujapi Papua, salah satunya adalah mengusulkan dibentuknya Koperasi di Abujapi Papua, guna memberikan kemudahan bagi anggota yang memerlukan seragam, perlengkapan, dan peralatan jasa pengamanan.

Selain itu, Abujapi Papua juga memutuskan management fee perusahaan ditentukan minimal sebesar 8 persen. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sesama anggota badan usaha jasa pengamanan.

Sekretaris Umum BPD Abujapi Papua, Jan H Waroi, mengatakan dalam industri jasa pengamanan Abujapi adalah wadah yang membawahi BUJP, karenanya melalui Rakerda Abujapi Papua ini harus menghasilkan kebijakan-kebijakan di daerah yang akan menjadi pedoman atau patokan aga bisa diimplementasikan oleh para BUJP yang ada di Papua.

Selain itu, lanjut Jan, dengan adanya Abujapi Papua dapat memberikan manfaat bagi anggota, baik permodalan maupun pendampingan. Serta membangun iklim usaha yang kondusif antara BUJP lokal maupun BUJP perluasan, sehingga Abujapi Papua diharapkan dapat berperan aktif menjembatani kepentingan para BUJP dengan para pengguna jasa kamanan.

“Kita harus mampu bersinergi membangun BUJP yang ada di tanah Papua sebagai pengembang fungsi kepolisian terbatas, sehingga menjadi bagian dari aparat penegak hukum yang harus bertindak profesional dan proposional di wilayah kerjanya, yang dalam pelaksanaan tugasnya selalu di bawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan Ditbinmas Polda Papua,” terang Jan.

Selain menghasilkan dua poin di atas, Rakerda Abujapi juga menghasilkan beberapa kebijakan, di antaranya adalah akan mengadakan WorkShop/ Sosialisasi Perpol No.4 Tahun 2020, Perijinan SIO/ Rekom BUJP yang nantinya akan dikelola melalui Abujapi Papua. “Dan yang terakhir, meningkatkan kemitraan dan mendorong kerjasama antar lembaga,” jelas Jan. [lianto]

600 Satpam Jabar Ikuti Sertifikasi Kompetensi Gada Pratama Subsidi dari BNSP

PERISAI  | Bandung– Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD-ABUJAPI) Jawa Barat bekerjasama dengan LSP P-2 Sekuriti PP Polri dan BNSP menggelar program Sertifikasi Kompetensi kerja untuk satpam Tingkat Gada Pratama.

Menurut Ketua BPD ABUJAPI Jabar Agus Vickram, ABUJAPI Jabar telah menyelenggarakan sertifikasi kompetensi BNSP secara berkelanjutan, sejak tanggal 9 hingga 12 November 2020 di tempat yang berbeda, yaitu Bandung, Karawang dan Bogor. “Terima kasih kepada LSP P-2 PP Polri Bapak Irjen Pol (P) Drs. Kamil Razak S.H.,M.H telah melaksanakan sertifikasi kompetensi Gada Pratama,” jelasnya kepada Jurnal Security, Jumat (13/11/2020).

Agus menambahkan, seluruh kegiatan sertifikasi ini disubsidi oleh BNSP untuk 400 satpam setingkat Gada Pratama. “Jika ditotal seluruh satpam Gada Pratama yang mengikuti sertifikasi kompetensi subsidi dari BNSP ini ada 600 satpam di tahun 2020 ini,” ungkapnya.

Seperti di Bandung jumlah satpam yang diuji ada sebanyak 200 satpam bertempat di PT Agra Dipa Raharja, di Karawang sebanyak 100 satpam bertempat di PT Gokko Mirai Indonesia dan di Bogor ada 100 satpam bertempat di TUK PT Mitra Bhakti Nusa Sekuriti.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara ABUJAPI dengan LSP P-2 Sekuriti PP Polri dan BNSP. “Insyallah ke depan akan lebih baik lagi, kami punya PR menghimbau kepada BUJP Pelatihan agar menjalankan pelatihan dengan mengacu pada standarisasi SKKNI, karena ini nantinya akan berdampak kompetensi satpam,” tegasnya.

Untuk bisa profesional harus ikut pelatihan profesi, Perpol No.4 Tahun 2020 mengamanatkan penyelenggaraan kompetensi. “Dasarnya harus ikut pelatihan gada pratama ditambah sertifikasi kompetensi dari BNSP. Satpam sudah menjadi sebuah profesi, maka satpam Indonesia harus hebat dan berkompetensi,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Irjen Pol (P) Drs. Kamil Razak S.H.,M.H berseta para Asesor dari LSP P-2 Sekuriti PP Polri dan dihadiri oleh Ketua Umum BPD Abujapi Jawa Barat H. Agus Vickram, S.H.,MM dan Badan Pengurus. [Adm]

Sinergi ABUJAPI dan APSI Rumuskan Skala Upah Satpam

PERISAI | Jakarta–Ketua Umum BPP ABUJAPI Agoes Darmawan mengatakan Perpol Nomor 4 Tahun 2020 ini merupakan kado terindah bagi satpam Indonesia diusianya yang ke-40 tahun. “Pemuliaan profesi satpam sudah mendekati langkah kongkrit,” jelasnya saat jumpa pers di acara Sosialisasi Perpol Pam Swakarsa di Gedung Tribrata Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Menurut Agoes, satpam sebaga sebuah profesi ini ada konsekuensi, ada tuntutan dan harapan dari pengguna satpam. Setidaknya ada tiga undang-undang yang mendukung profesi satpam ini, yaitu Perpol Pam Swakarsa, status ketenagakerjaan kita inline dengan UU No 13, begitu juga UU Cipta Kerja yang baru.

Sebagai profesi, tambah Agoes, dia punya kompeten, sudah diuji. Satpam pendidikannya sudah ada yang mengatur tentang profesi satpam. “Jika awal-awal kita melihat tukang parkir sampai penjaga pintu itu satpam yangberpakain putih biru, nanti yang dikatakan satpam itu yang memakai seragam coklat dengan gradasi 20 persen mirip seragam polri. Disitu masyarakat sudah bisa membedakan satpam dan bukan,” ungkapnya.

ABUJAPI berharap agar Polri untuk lebih selektif terhadap perijinan BUJP. Karena wadah ini harus bagus, bukan semata mencari untung tapi harus punya ruh dan marwah pemuliaan satpam. “Dengan wadahnya bagus maka produk satpamnya akan bagus,” jelasnya.

Untuk pemuliaan, di UU Ketenagakerjaan satpam belum memiliki standar upah padahal usia satpam sudah 40 tahun. Kami di asosisasi berjuang untuk adanya struktur upah skala satpam. Ini bukan ranah Polri lagi tapi ranah ketenagakerjaan, yang nantinya duduk bersama merumuskan.

Kami akan membuat Pokja dan menghitung dari mulai kepangkatan, pengalaman kerja. Tingkat Pelaksana saja dari UMP bisa meningkat 30-40 persen. “Dibilang mulia kalau ada kompetensi dan remunerasi. Jika kompetensi bagus tapi remunerasi tidak, maka orang akan mencari profesi lain,” tuturnya.

Peran Polri sangat terbatas, makanya peran satpam agar membantu peran kepolisian. “Kami punya komitmen bersama asosiasi lain untuk mengantarkan memperjuangkan struktur skala upah satpam,” tegasnya.

Sementara itu Perpol Nomor 4 Tahun 2020, bagi Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) merupakan bentuk reformasi di bidang satpam, karena dari definisi juga berubah, satpam sudah memiliki baju baru, pemisahan satpam dan satkamling dan kepangkatan.

“Ini memang harapan kami. Saat itu saya menyarankan ke Polri agar satpam dipisahkan antara satpam yang sekedar memakai baju dengan satpam yang d kelola BUJP. Ini bentul-betul merupakan reformasi,” tegas Ketua DPP APSI Azis Said.

Perpol ini merupakan kemajuan yang luar biasa, karena sekarang sudah dipisahkan antara satpam dan satkamling. “Dulu kami meminta agar satpam dibedakan antara satpam tradisional dan satpam modern. Sekarang sudah dibedakan,” jelasnya.

Di antara usulan APSI yang juga ditampung dalam Perpol ini adalah tentang seseorang disebut sebagai satpam harus memenuhi tiga kriteria, yaitu direkrut oleh BUJP atau perusahaan sesuai ketentuan Polri, memiliki KTA satpam, dan memiliki status ketenagakerjaan baik itu PKWT atau karyawan tetap.

“Ini perjuangan kami saat pembuatan Perpol, agar hak hak satpam dipenuhi. Karena dengan adanya Perpol ini nantnya satpam akan dipenuhi hak-haknya,” tuturnya.

Sementara itu Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Edy Murbowo SIK, MSi mengatakan sebagai profesi, berarti punya kompetensi, wadah organisasi, kode etik dan harus mendapatkan kompensasi yang layak dan sepadan dengan resiko tugasnya.

Tugas selanjutnya asosiasi yang sudah terbentuk seperti ABUJAPI, APSI untuk membentuk kelompok kerja, tujuannya menentukan struktur skala upah yang layak. “Jangan seperti sekarang, satpam di bawah UMP. Nanti kalau sudah tersusun, dan satpam punya yang mewakili di Depenas di Kemenaker ada yang menyuarakan,” jelasnya.[Adm]

Translate »