We Build Great and Powerfull Security Around the Your Company

  • 021-27650931

    info@perisainusantara.co.id

  • Jl. RS. Fatmawati No. 50

    Jakarta Selatan 12430

  • Mon - Fri 9:00 - 18:00

    Sat - Sun CLOSED

Author archives:

Kakorbinmas: Satpam Itu Bukan Pengeluaran, Tapi Investasi

PERISAI | Jakarta — Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Suwondo Nainggolan, menyambut baik adanya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi untuk satpam.

Dalam amanatnya, Suwondo berpesan keduanya bisa saling bersinergi dalam pelaksanaannya.

Suwondo meminta kepada ABUJAPI untuk memastikan benar bahwa satpam yang akan apply atau mengirim aplikasi itu memang berkepribadian baik, dan mental pembayar.

“Jangan sampai punya sifat-sifat untuk ngemplang dan sebagainya. Karena ini tidak sehat, yang akhirnya menimbulkan kekapokan kepada pihak pemberi kredit,” terang Suwondo, Kamis (6/5).

Selain itu, Suwondo juga berpesan kepada ABUJAPI agar memberi bimbingan teknis sedetail mungkin ketika satpam mengajukan KPR, sehingga tidak membuat pemohon (satpam) itu jadi malas untuk mengajukan KPR.

“Terlalu complicated (rumit) juga membuat satpam akhirnya malas untuk mengajukan KPR,” ujarnya.

Sementara kepada Bank BTN, Suwondo berpesan agar Bank BTN menyakini para nasabah mereka bisa bekerja secara nyaman karena yang jaga satpam.

“Jadi dia (satpam) pengemban fungsi kepolisian terbatas. Tidak mungkin polisi sampai masuk ke dalam gedung-gedung. Jadi yang jaga itu satpam,” jelasnya

Suwondo juga mengatakan bahwa bisnis bisa berjalan lancar karena satpam. Karenanya, kata dia, satpam itu bukan pengeluaran, melainkan investasi.

“Jadi pengamanan itu harus dihitung sebagai investasi. Sedih juga saya dengar upah satpam ada yang semau-maunya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui bersama Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menjalin kerjasama dengan menggelar acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta, Kamis 6 Mei 2021.

Melalui kerja sama tersebut, para 1,6 juta petugas Satuan Pengamanan (Satpam) yang tergabung dalam ABUJAPI itu nantinya bisa memiliki rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank BTN.

Selain itu, Bank BTN juga memberikan berbagai fasilitas perbankan lainnya yang dapat dinikmati oleh sekitar 3.000 perusahaan anggota ABUJAPI.[Adm]

APSI Kepri Berharap Satpam Jadi Prioritas Vaksinasi Gratis

PERISAI | Batam – Petugas satuan pengamanan (Satpam) sudah selayaknya mendapatkan vaksinasi secara gratis dari pemerintah, mengingat tugas satpam sebagai garda terdepan perusahaan dalam berinteraksi dengan tamu dan pegawai.

Untuk itu, DPD APSI Kepri telah mengirimkan surat via email ke Kemenkes yang isinya agar Kemenkes memberikan prioritas vaksinasi kepada profesi satpam, khususnya mereka yang bertugas di layanan publik.

“Alhamdulillah Kemenkes menjawab email tersebut, dan anggota profesi satpam yang tersebar merata di seluruh Indonesia dapat mendaftarkan diri ke dinas kesehatan setempat melalui perusahaan masing masing guna memudahkan koordinasi untuk vaksinasi berikutnya,” terang Ketua Umum Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Kepulauan Riau (Kepri) Daeng Syafar kepada Jurnal Security, Minggu (2/5/2021).

Daeng Syafar berharap, kesempatan ini dapat dimanfaatkan APSI dan seluruh badan usaha jasa pengamanan (BUJP) yang berada di wilayah hukum Kepri, di mana agar anggota satpam segera didata dan didaftarkan ke dinas kesehatan setempat.

“Semoga dengan vaksinasi dapat berjalan lancar dan segera dapat dilakukan,” ujarnya.

Daeng Syafar menerangkan, vaksinasi untuk anggota personel satuan pengamanan (Satpam) merupakan langkah tepat yang dilakukan Kemenkes. Sebab, kata Ketua BPD APSI Kepri, Satpam merupakan garda terdepan dalam menjalankan tugasnya di musim pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai ini.

Satpam dalam menjalankan protokol kesehatan, baik di mal, hotel, dan layanan publik lainnya, dengan bersikap sopan selalu berinteraksi dan mengingatkan para pengunjung agar menggunakan masker, mengukur suhu tubuh dan menyemprotkan handsanitaizer ke tangan para pengunjung.

“Tentu melihat tugas berat itu, satpam sangat rentan dan berisiko akan tertular virus yang disebabakan oleh pengunjung yang terpapar Covid-19,” terangnya.[Adm]

Hirwandi Gafar: BTN Berikan Kemudahan Proses KPR untuk Satpam

PERISAI | Jakarta–Satpam bisa memiliki rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Fasilitas KPR ini untuk satpam yang tergabung dalam badan usaha jasa pengamanan di bawah naungan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI).

Direktur Consumer and Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar mengatakan perseroan berupaya memberikan akses pemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja informal.

Oleh karena itu perusahaan menggelar kemitraan dengan berbagai asosiasi pekerja agar dapat memberikan akses untuk pemilikan rumah, termasuk bermitra dengan ABUJAPI.

“Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat memberikan rasa aman bagi para satpam dan keluarganya dengan menyediakan akses KPR BTN untuk memiliki hunian yang aman dan nyaman,” jelasnya dalam acara penandatanganan kerjasama BTN dan ABUJAPI di Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Dia menyebut melalui kerja sama ini jutaan satpam yang tergabung dalam sekitar 3.000 badan usaha jasa pengamanan (BUJP) di bawah naungan ABUJAPI dapat menikmati berbagai fasilitas KPR BTN baik subsidi maupun non-subsidi.

Selain itu, BTN juga memberikan berbagai fasilitas perbankan lainnya yang dapat dinikmati oleh perusahaan dan anggota ABUJAPI. “Tentunya kami memberikan penawaran spesial berupa uang muka yang ringan dan kemudahan proses KPR bagi para anggota ABUJAPI,” tambah dia.

Sebelumnya, BTN juga telah menjalin Kerjasama dengan Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI). Dengan kerja sama tersebut, jutaan karyawan kontrak yang menjadi anggota asosiasi tersebut dapat mengakses fasilitas KPR Subsidi BTN.

Hingga periode Maret 2021, kinerja KPR emiten bersandi saham BBTN terus menunjukkan peningkatan. Laporan keuangan BBTN mencatat, perseroan telah menyalurkan KPR Rp 203,11 triliun per Maret 2021 atau naik 5,73% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp 192,76 triliun di bulan yang sama tahun lalu.

“Kami akan terus berinovasi dan menjalin kemitraan agar semakin banyak masyarakat Indonesia dapat mempunyai rumah sendiri melalui KPR BTN yang memiliki skema terjangkau dan mudah,” jelas dia. [Adm]

BTN dan ABUJAPI akan Wujudkan Mimpi Satpam Punya Rumah

PERISAI | Jakarta–Dengan telah terbitnya Perpol Nomor 4 tahun 2020 merupakan kado istimewa untuk satpam dalam rangka pemuliaan satpam. Upaya mewujudkan pemuliaan ini dilakukan oleh berbagai kalangan, salah satunya Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) melalui kerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN).

ABUJAPI dan Bank BTN telah berkomitmen penendatanganan sebuah kerjasama dalam rangka memberikan fasilitas perbankan bagi satpam dalam rangka penyediaan rumah bersubsidi, layak huni dan terjangkau bagi satpam di Indonesia. Kerjasama ini diteken pada Kamis, 6 Mei 2021 di Kantor Pusat BTN – Menara Bank BTN.

“Pemuliaan satpam ini identik dengan meningkatkan kesejahteraan satpam itu sendiri. Melalui Perpol 4 tahun 2020, satpam sudah dinyatakan sebagai profesi yang ditunjukkan dengan kepangkatan dan jenjang karir, yang tentunya ini harus diimbangi dengan penerimaan satpam,” ungkap Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan kepada Jurnal Security, Kamis (6/5/2021).

Agoes menambahkan, pemulian satpam melalui peningkatan kesejahteraan ini sedang diupayakan oleh BPP ABUJAPI dengan menyusun Struktur dan Skala Upah Satpam (SUSU Satpam) yang akan dikordinasikan dengan Kemnaker.

“Sejalan dengan itu, pemenuhan papan perumahan yang layak buat para satpam juga perlu menjadi perhatian kami untuk bisa segera direalsisasikan,” ujarnya.

Agoes menjelaskan, dengan status outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tenaga kerja satpam saat ini agak sulit mendapatkan fasilitas perbankan dalam rangka penyediaan rumah yang layak dan terjangkau.

“Dan kami di ABUJAPI sebagai wadah BUJP yang mempekerjakan satpam, berupaya untuk memfasilitasi penyediaan perumahan murah bersubsidi dan terjangkau bagi para satpam tersebut,” ujarnya.

Dia berharap, dengan adanya perumahan subsidi untuk para tenaga outsourcing, maka hal itu akan memberikan kegembiraan bagi ABUJAPI yang saat ini tercatat memiliki 1,6 juta anggota satpam.

Agoes menambahkan, dari jumlah total 1,6 juta tenaga satpam itu, apabila terdapat 20 persen saja yang mau mengambil fasilitas kredit rumah, maka aset BTN pun otomatis bisa meningkat.

“Dengan adanya MoU ini, maka akan kami fasilitasi untuk menyerahkan data ke BTN, agar BTN bisa melihat satpam-satpam mana yang sudah layak mendapatkan fasilitas kredit rumah,” ujarnya.

Acara penandatanganann ini juga dihadiri oleh Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Suwondo Nainggolan, SIK, MH, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Drs. Edy Murbowo, SIk, MSi.[Adm]

Ketua ABUJAPI: Perusahaan Jasa Pengamanan harus Adaptasi dengan Teknologi

PERISAI | Jakarta — Salah satu perusahaan penyedia ekosistem smart city di Indonesia, Qlue siap mendukung layanan sistem keamanan masyarakat yang lebih cermat, terukur, dan efisien.

Pendiri sekaligus CEO Qlue, Rama Raditya mengatakan, pemanfaatan teknologi dalam aspek keamanan ini dilakukan dalam bentuk optimalisasi IP-Camera. Dengan teknologi yang dihadirkan oleh Qlue, kamera pengawas yang ada tidak hanya sekadar merekam gambar tapi juga menjadi unsur pencegahan dan analisis serta memberikan laporan secara real-time untuk seluruh aspek yang terkait dengan keamanan.

Saat ini, kata Rahmat, tercatat ada sekitar 1 miliar CCTV beredar di dunia, namun 99% belum dilengkapi sistem Artificial Intelligent (AI), sehingga fungsinya saat ini hanya untuk merekam.

Dengan implementasi solusi Qlue, lanjutnya, kini IP-CCTV jenis apapun, dengan merek apapun, milik publik maupun privat bisa dipercanggih sehingga fungsinya lebih ke preventif.

“Setelah itu hasil analisisnya bisa langsung ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk pembelajaran ke depannya,” kata Rama melalui siaran pers, Rabu, (28/4).

Sementara Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Agoes Darmawan mengatakan, perkembangan teknologi di sektor jasa pengamanan bisa dimanfaatkan untuk menciptakan pola kerja yang lebih efektif dan efisien.

“Hal itu sejalan dengan perkembangan teknologi sehingga industri jasa keamanan juga harus beradaptasi,” ungkapnya.

Saat ini, kata Agoes, potensi perilaku kejahatan juga sudah berubah dan butuh banyak penyesuaian. Situasi itu membuat para pelaku industri jasa pengamanan harus beradaptasi dan ikut merambah pada aspek teknologi.

“Apalagi saat ini perkembangan teknologi sudah dimanfaatkan untuk mendukung kinerja petugas kamtibmas di lapangan,” jelasnya

Lebih lanjut Agoes mengatakan, sekarang ini memang sangat diperlukan kolaborasi antara manusia dengan teknologi, sehingga setiap klien tidak hanya ditawarkan tenaga keamanan dan ketertiban saja, melainkan teknologinya juga.

“Satu hal yang penting untuk kami sampaikan bahwa perpaduan manusia dengan teknologi ini jangan hanya dipandang sebagai cost melainkan investasi,” ujar Agoes.

Senada Ketua Asosiasi Teknologi dan Industri Sekuriti Indonesia (ATISI) Sanny Suharli menuturkan, penggunaan teknologi sudah menjadi kebutuhan dari para pelaku industri jasa pengamanan. Pasalnya, saat ini banyak pengguna jasa usaha pengamanan yang harus melakukan efisiensi lantaran dampak dari situasi pandemi Covid-19.

Hal itu, kata Sanny, berbanding terbalik dengan kebutuhan keamanan yang tetap menuntut standar tinggi, sehingga solusi yang dihadirkan oleh Qlue akan mendorong industri jasa pengamanan menjadi lebih efisien dan akurat di Indonesia.

Sanny sendiri merasa senang dengan hadirnya perusahaan seperti Qlue yang mampu menghadirkan inovasi di sektor jasa pengamanan, karena perubahan jumlah tenaga kerja mau tidak mau memang harus dilengkapi oleh teknologi agar standar keamanan bisa dipertahankan.

“Jadi kalau dulu aksi preventif hanya sekitar 10%, kini berkat teknologi kecerdasan buatan aspek preventif bisa mencapai 60%,” ungkap Sanny.[Adm]

DPD APSI Kepri Berbagi Buka Puasa ke Satpam

PERISAI | Kepri — Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPD APSI) Kepulaan Riau berbagi buka puasa atau takjil di bulan Ramadan, Minggu (25/04).

Adapun sasaran asosiasi satpam tertua itu adalah anggota satpam yang bertugas di empat mal besar wilayah Batam, yakni Nagoya Hill Mall, Grand Mall, BCS Mall, dan DC Mall.

Ketua DPD APSI Kepri, Daeng Syafar mengatakan personel satpam agar tetap fokus dan profesional dalam menjalankan tugas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai hamba Allah, untuk menjalankan ibadah termasuk ibadah Puasa.

“Karena apa pun profesi, jabatan, dan status kita pada akhirnya nanti kita akan kembali kepada-Nya,” jelasnya.

Sementara Bendahara DPD APSI Kepri, Ridwan Sulaiman mengatakan usai kegiatan membagikan buka puasa, rencananya organisasi tersebut akan mengadakan buka puasa bersama dengan para pengurus, anggota satpam, dan jajaran Dirbinmas Polda Kepri.

“Tapi karena ada imbauan dari pihak pembina bahwa acara buka bersama ditiadakan untuk mencegah berkumpulnya banyak orang, maka acara tersebut dialihkan menjadi kunjungan sosial,” jelasnya.

Untuk pelaksanaan aksi sosial, lanjut Ridwan, DPD APSI Kepri akan bekerjasama dengan Keluarga Besar Satpam Republik Indonesia (KBS RI) untuk terjun ke lapangan.

Ridwan berharap, kegiatan aksi sosial seperti ini dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan semangat korps profesi Satpam yang semakin solid.

“Kami juga berharap agar anggota satpam di lapangan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya dari berbagai pihak, karena satpam bekerja 24 jam untuk mengamankan aset perusahaan dan kamtibmas,” terangnya.[Adm]

Polda Jabar dan ABUJAPI Sasar Kelengkapan Satpam di Bogor

PERISAI | Bogor — Kasubdit Polsus Satpam Dit Binmas Polda Jabar bersama Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengaman Indonesia (BPD ABUJAPI) Jabar menggelar sidak penggunaan seragam baru satpam di tiga wilayah di kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/4).

Nampak hadir dalam acara sidak itu adalah Kasubdit Satpam/Polsus Dit Binmas Polda Jabar, AKBP Drs. Suminta, MH, Ketua BPD ABUJAPI Jabar H. Agus Vickram. SH. MM.

Mereka mendatangi tiga perusahaan, yaitu PT Zinus Global Indonesia, PT Acon Indonesia, dan Gudang Alfa yang ada di Bogor.

Dari tiga lokasi tersebut, petugas menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan satpam dalam bertugas. Atas kesalahannya, mereka harus membuat pernyataan dan berjanji akan mematuhi Perpol No 4 Tahun 2020.

Ketua BPD ABUJAPI Jawa Barat, Agus Vickram mengatakan tujuan dari sidak adalah untuk mengecek sejauh mana para personel satpam yang bertugas di lapangan memperhatikan legalitas satpam sesuai dengan Perpol No 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa.

Agus menjelaskan, sebagaimana termaktub pada pasal 8 tentang Satpam, dikatakan bahwa satpam harus bersumber dari BUJP penyedia Satpam, telah mengikuti Diklat yang dikuatkan dengan Ijazah dan KTA

“Selain itu, satpam yang digunakan hanya boleh bersumber dari BUJP penyedia Satpam yang mempunyai ijin operasional (SIO) di wilayah Hukum Polda Jawa Barat,” terangnya

Lebih lanjut Agus mengatakan, penggunaan seragam satpam yang baru harus sesuai dengan Perpol No. 4 Tahun 2020 dan sesuai dengan Peraturan Kabaharkam (Perkaba).

“Jadi, satpam yang sudah mengikuti pendidikan kuliafikasi Gada, agar tidak memakai dulu tingkatan kepangkatan sebelum Perkabanya turun,”jelasnya.

Begitu juga soal kesejahteraan anggota Satpam harus sesuai dengan undang undang dan peraturan yang berlaku.

Senada dengan Agus, Kasubdit Satpam/Polsus Dit Binmas Polda Jabar, AKBP Drs. Suminta, MH juga meminta kepada seluruh anggota satpam agar tidak menggunakan kepangkatan sebelum turun Peraturan Kabaharkam (Perkaba).

Lalu, lanjut Suminta, bagi badan usaha jasa pengamanan (BUJP) perluasan yang memiliki area di wilayah Jawa Barat, harus mempunyai rekomendasi dan surat izin operasional (SIO) wilayah Jawa Barat. Dan satpam yang ditempatkan harus sudah mengikuti Diklat Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama .

“Apabila masih ada satpam yang sudah pakai seragam baru tapi belum ikut Diklat Satpam, maka akan dikenakan sanksi berupa pencopotan seragam baru Satpam. Namun untuk kali ini kita peringatkan dulu,” jelasnya.

Suminta juga mengingatkan, bagi BUJP yang masih menempatkan anggota di area yang belum mengikuti Diklat Satpam, namun sudah menyeragamkan anggotanya dengan seragam baru terlebih dengan pangkatnya, maka akan ditinjau ulang rekomendasi dan SIO-nya.[Adm]

4.382 Personel Siap Amankan KTT ASEAN

PERISAI | Jakarta– Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menjamin keamanan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2021 yang akan dimulai Sabtu 24 April 2021. Total ada sebanyak 51 titik yang akan diamankan oleh anggota Polri.

Hal tersebut disampaikan Fadil Imran saat meninjau lokasi Bandar Udara International Soekarno Hatta dan Gedung ASEAN pada Jumat (23/4/2021).

“Titik yang dimaksud kita amankan mulai pengamanan rute, pengamanan akomodasi hotel, pengamanan terminal airport kedatangan dan berbagai tempat lainnya yang akan dikunjungi para peserta KTT ASEAN,” ujar Fadil Imran.

“Saya pantau persiapan pengamanan pertemuan tingkat pimpinan ASEAN yg akan dilaksanakan besok. Kami mengerahkan 4.382 personel Polri untuk mengamankan di 51 titik. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, Polri dalam operasi pengamanan ini akan melaksanakan dengan semaksimal mungkin,” jelas Fadil Imran.

Dikatakan Fadil Imran, tanggung jawab Polda Metro Jaya ada di ring tiga. Pasalnya untuk ring satu dan ring dua dilakukan pengamanan oleh personel pengamanan Presiden.

“Karena yang hadir adalah kepala negara dimana penanggung jawabnya adalah Pangdam Jaya. Tadi saya sudah mengecek posko, pasukan, peralatan dan kelengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan pengamanan pejabat utama dari negara-negara yang akan hadir,” tandas Fadil Imran.

Sebagaimana diketahui, KTT ASEAN akan diadakan di Jakarta pada akhir pekan ini. Pertemuan ini rencananya akan dipimpin oleh Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah yang juga merupakan Ketua ASEAN 2021.

Pelaksanaan KTT Asean 2021 akan diselenggarakan di Kantor Sekretariat ASEAN di Jalan Sisingamangaraja Nomor 70A, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. [Adm].

Seragam Satpam menjadi Sorotan dalam Sosialisasi Perpol di Sumsel

PERISAI | Palembang – Kakorbinmas Baharkam Polri melalui Polda Sumatera Selatan menggelar sosialisasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, di The Zuri Hotel Convention Palembang, Senin (12 /04 2021)

Sosialisasi Perpol No. 4 Tahun 2020 ditujukan kepada seluruh Dirbinmas Polda di wilayah Sumatera, sekaligus kepada organisasi ABUJAPI, APSI dan BUJP di wilayah Sumatera.

Hadir dalam acara ini Wakapolda Sumsel Brigjen Rudi Setiawan, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo, Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan, Ketua APSI Azis Said, Dirbinmas Polda se-Sumatera, jajaran Kasat Binmas Polda Sumsel, dan para badan usaha jasa pengamanan (BUJP) yang berada di Sumatera.

Dalam sosialisasi Perpol Nomor 4 Tahun 2020 ini, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo menjelaskan, bahwa Perpol No 4 tahun 2020 ini banyak hal menyangkut peraturan Satpam yang berubah jika dibandingkan dengan Perkap No 24 tahun 2007.

Edy menjelaskan, sekarang satpam merupakan profesi yang mengemban fungsi kepolisian terbatas. Di mana syarat sebuah profesi adalah memiliki kompetensi khusus melalui diklat, adanya organisasi profesi yang menaungi, adanya kode etik profesi dan dewan etik, memperoleh kompetensi yang layak dan adanya pengabdian profesi.

Edy menambahkan, pembentukan satpam dalam Perpol ini melalui mekanisme perekrutan, pelatihan, pengukuhan dan ada sertifikasinya. “Satpam dilatih melalui pendidikan dan memiliki kartu tanda anggota (KTA), serta memiliki status ketenagakerjaan,” jelasnya.

“Jadi satpam saat ini sudah dianggap sebagai profesi di mana sebelum melaksanakan tugas, mereka harus wajib lulus pelatihan Gada pratama, Gada Madya, dan Gada Utama,” tambahnya.

Satpam bertugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tempat kerja dan lingkungannya. Karena itu satpam memiliki peran sebagai pendukung utama pimpinan organisasi, pengguna satpam di bidang pembinaan, sebagai mitra Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sert penegakan perundangan dan menumbuh kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungan tempat kerjanya.

Terkait maraknya seragam satpam yang masih banyak yang tidak sesuai dengan Perpol, pihaknya akan mengevaluasi terhadap penggunaan seragam baru satpam ini. Untuk itu, sosialisasi Perpol Pam Swakarsa ini menjadi sarana untuk mengevaluasi penggunaan seragam satpam di wilayah tugasnya masing-masing. [Adm]

Perpol Pam Swakarsa Disosialisasikan di Sumsel

PERISAI | Palembang – Polda Sumatera Selatan menggelar sosialisasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, di The Zuri Hotel Convention Palembang, Senin (12 /04 2021)

Turut hadir pada acara ini di antaranya Wakapolda Sumsel Brigjen Rudi Setiawan, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo, Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan, Ketua Umum APSI Azis Said, Dirbinmas Polda se-Sumatera, jajaran Kasat Binmas Polda Sumsel, dan para badan usaha jasa pengamanan (BUJP) yang berada di Sumatera.

Dalam amanatnya, Wakapolda Sumsel Brigjen Rudi Setiawan mengucapkan terima kasih kepada APSI dan Mabes Polri karena telah dipercaya untuk menjadi ‘tuan rumah’ dalam sosialisi Perpol No. 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa.

Menurut Rudi, Perpol tersebut menjadi landasan reformasi satuan pengaman (Satpam) di Indonesia, pasca Kapolri Jenderal Sigit Listiyo menerbitkan aturan terbaru soal pembentukan Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa).

“Kegiatan ini kami anggap sebagai landasan reformasi satpam di Indonesia, mengingat satpam akan menjadi profesi yang memiliki jenjang karir berdasarkan kompetensi dan masa kerja,” ujar Rudi sebagaimana dinukil parlemenrakyat.id.

Sementara Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo menjelaskan, di dalam Perpol No 4 tahun 2020 ini banyak hal menyangkut peraturan Satpam yang berubah bila dibandingkan dengan Perkap No 24 tahun 2007.

“Pengertian satpam, perekrutan, status ketenagakerjaan, jenjang karier, pakaian seragam, perkumpulan dan lain-lain, telah berubah,” terang Edy

Perubahan itu, kata Edy, di antaranya Satpam telah dibedakan dengan Satkamling. Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang direkrut sesuai ketentuan Polri.

“Satpam dilatih melalui pendidikan dan memiliki kartu tanda anggota (KTA), serta memiliki status ketenagakerjaan, sesuai pasal 1 ayat 3 dan 4,” jelasnya.

“Jadi satpam saat ini sudah dianggap sebagai profesi di mana sebelum melaksanakan tugas, mereka harus wajib lulus pelatihan Gada pratama, Gada Madya, dan Gada Utama,” tambahnya.

Edy juga meminta kepada APSI, sebagai asosiasi dibidang pengamanan untuk turut serta menjelaskan kepada publik terkait Perpol No. 4 Tahun 2020.

“APSI sebagai asosiasi yang teregister di Baharkam Polri dan terlibat dalam perumusan Perpol No 4 tahun 2020 untuk turut serta menjelaskan kepada publik dan pemangku kepentingan dibidang satpam tentang perubahan tersebut,” ungkapnya.[Adm]

Translate »